seri manajemen pendidikan

FUNGSI-FUNGSI MANAJEMEN

DALAM LEMBAGA PENDIDIKAN

Oleh :

Nafiul Lubab 

       I.            Latar Belakang  Masalah

 Dialektika zaman dengan perkembangan pengetahuan manusia di era globalisasi sangat bergerak cepat. Terlibat di dalamnya tentang persoalan lembaga pendidikan (baca juga: sekolah/madrasah) sebagai poros lembaga penentu yang ikut andil dalam kebijakan sisi-sisi kehidupan manusia. Idealisme pendidikan selalu diinovasi dengan teori-teori mutakhir yang terus tiada terhenti untuk menggapai tujuannya. Tuntutan untuk segera diterapkan lembaga pendidikan yang sesuai dengan pangsa pasar masyarakat sangat dibutuhkan keberadaannya,  jika tidak maka lambat laun  lembaga tersebut akan ditinggalkan siswa-siswanya dan kemudian tergerus hanya tinggal nama belaka.

Reposisi lembaga pendidikan agar survive dalam suatu sistem, dapat ditinjau dari segi intern dan eksternnya. Secara intern lembaga pendidikan merupakan sebuah organisasi yang berupa unit sosial dengan sengaja dibentuk oleh beberapa orang yang di dalamnya berkoordinasi untuk bekerja mencapai tujuannya. Personal dalam sekolah/madrash tersebut adalah kepala sekolah, tenaga pendidik, administrator,  pegawai,  peserta didik, dan termasuk di dalamnya fasilitas laboratorium, perpustakaan serta sarana prasarana  pembelajaran  lainnya. Ini semua tidak akan bermakna, jika tidak ada perhatian serius dan optimal terhadap manajemen lembaganya. Misalnya kehadiran guru mengajar dan staff administrasi tidak sering bolos, Dengan demikian manajemen  sangat urgen
dalam perubahan menuju perbaikan lembaga tersebut  (Rosyada, 2007 :213).

Sementara di sisi lain, secara ekstern  adanya hubungan antara lembaga pendidikan dengan harapan stakeholder harus terus terpupuk, supaya memahami berbagai harapan dan kebutuhannya ( Prabowo, 2008:  ).  Kerjasama ekstern sekolah ini sebagai evalusai menggagas pengembangan dirinya secara internal, jadi tanpa melibatkan stakeholder  di luar sekolah/madrasah akan tidak ada masukan pertimbangan-pertimbangan aturan yang ideal, norma dan kenyataan di lapangan (Rosyada, 2007:220).

Sebenarnya bukan hanya berhenti di situ, permasalahan kasus manajemen sendiri dalam implementasinya banyak mengalami kejanggalan. Pengertian efektif dan efisien tidak sedikit dan sering dimaknai dalam lapangan adalah manajemen jalan pintas bukan proses, asal Bapak senang, sendiko dawuh, atau “partnership” penuh kolusi, atau juga nepotisme kronis.[1]

Selanjutnya dalam paparan tersebut, penulis hendak mengkaji bagaimana implementasi fungsi-fungsi manajemen tersebut dalam aturan-aturan aktivitas di lembaga pendidikan yang notabene-nya sekolah/madrasah. Pembahasannya sebagaimana menjelaskan   ruang lingkup kajian manajemen pendidikan  menurut fungsi manajemennya. Di sinilah perlu adanya mentalitas kerja interaktif tim-work dan kerja kolektif  menjalankan  roda lembaga pendidikan agar tetap berjalan terjaga berkelindan (Jawwad, 2006: 9-10) dengan memperhatikan fungsi-fungsi manajemen agar tercapai tujuan bersama secara efektif dan efisien.

    II.            Pembahasan

1.      Pengertian Fungsi Manajemen dan Lembaga Pendidikan

Secara garis besar ilmu manajemen menurut teorinya terbagi 3 aliran; aliran klasik, neo-klasik, dan modern, di mana aliran ini mempengaruhi perkembangan fungsi-fungsi manajemen. Dalam aliran klasik manusia itu sifatnya rasional, berfikir logik, dan kerja merupakan suatu yang diharapkan.[2] Terlepas dari kelebihan dan kelemahannya teori klasik ini bertumpu pada teori manajemen ilmiah dan teori birokrasi, sedikit banyak masih diterapkan sampai sekarang secara prasktis. Perkembangan berikutnya teori Neo-klasik, teori ini memperkuat teori klasik dengan wawasan sosiologi dan psikologi, dengan peralihan orientasi lebih ke manusia, yakni dengan berasumsi bahwa manusia mahluk sosial dengan mengaktualisasikan dirinya.[3] Dan terakhir, teori modern yang bersifat lebih kompleks, pendekatannya pun menggunakan pendekatan sistem mendasarkan pada situasional yang lebih terbuka. Teori ini memiliki 3 ciri: (1) analisis sistem, (2) rancangan sistem, dan (3) manajemen pendekatan sistem[4] (Fattah, 2004: 22- 32).

 Dalam perkembangan saat ini, sebagaimana bukunya Suharsimi Arikunto dan Yuliana (2008: 6) fungsi manajemen diartikan dengan kegaiatan yang enam, yaitu : (1) merencanakan, (2) mengorganisasikan, (3)mengarahkan, (4) mengkoordinasikan, (5) mengkomunisasikan dan (6) mengawasi atau mengevaluasi. Sementara di sisi lain, Hikmat (2009:30) dalam bukunya Manajemen Pendidikan menguraikan fungsi manajemen dengan bagannya sebagai berikut :

No	Nama ahli	Fungsi-fungsi manajemen
1	Louis A. Allen	Leading, planning, organizing, controlling.
2	Prajudi Atmosudirjo	planning, organizing, directing, actuating, controlling
3	John R Beishline	planning, organizing, commanding, controlling.
4	Henry Fayol	planning, organizing, commanding, coordinating, controlling
5	Luther Gullich	planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, budgeting
6	Kontz dan O’Donnel	Organizing, staffing, directing, planning, controlling
7	William H.Newman	planning, organizing, assembling resources, directing, controlling
8	Sondang P. Siagaan	planning, organizing, motivating,  controlling
9	George R Terry	planning, organizing, actuating, controlling
10	Lyndal F.Urwick	Forecasting, planning, organizing, commanding, coordinating, controlling
11	Winardi	planning, organizing, coordinating, actuating, leading, communicating, controlling
12	The Liang Gie	planning, decision making, directing, coordinating, controlling, improving
13	Jhon D Millet	Directing and facilating

Fungsi-fungsi manajemen di atas memberikan gambaran variasinya dalam pemetaan implementasi fungsi manajemen menurut masing-masing tokoh manajemen. Pandangan penulis, untuk merepresentasi dari beberapa pendapat di atas lebih menitik beratkan pada pendapat fungsi manajemen menurut Husaini Usman (2006:10) dalam bukunya Manajemen  Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan menjelaskan bahwa fungsi manajemen ada 4 : (1) perencanaan, (2) pengorganisasian, (3) pengarahan (motivasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, koordinasi dan negosiasi, serta pengembangan organisasi), dan (4) pengendalian meliputi pemantauan (monitoring), penilaian(evaluation), dan pelaporan.  

Dalam kajian manajemen ini terbatas pada manajemen yang ada dalam lembaga pendidikan formal. Manajemen lembaga sekolah adalah tinjauan sekolah efektif dari sudut penataan yang dilakukan kepala sekolah terhadap bidang-bidang garapan sekolah, yaitu kesiswaan, ketenagaan, kurikulum, sarana prasarana, keuangan, dan kemitraan sekolah dengan masyarakat (Komariah, 2005 :54). Manajemen pendidikan adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergolong dalam organisasi pendidikan, untuk mencapai tujuan pendidikan yang telah diterapkan sebelumnya, agar efektif dan efisien (Arikunto, 2008:4). Lalu lembaga pendidikan yang dimaksud adalah  pendidikan  formal yaitu sistem lembaga yang bertingkat mempunyai struktur hierarkis yang mencakup jenjang pendidikan dasar, menengah, dan tinggi (Fattah, 2004:50). Dengan definisi di atas penulis menyimpulkan bahwa maksud dari pengertian fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan adalah bagaimana lembaga pendidikan menerapkan atau melakukan aktivitas aturan-aturan yang ada dalam fungsi manajemen.

2.      Fungsi Manajemen Pada Lembaga Pendidikan

a.    Perencanaan

Perencanaan dalam istilah bahasa Inggris berasal dari kata plan, artinya rencana, rancangan, maksud atau niat (Hikmat, 2009: 101). Pengertian secara istilah perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan serangkaian keputusan untuk mengambil tindakan yang akan datang, yang diarahkan kepada tercapainya tujuan-tujuan dengan sarana yang optimal. Perencanaan ini menyangkut apa yang akan dilkasanakan, kapan dilaksanakan, oleh siapa, di mana, dan bagaimana dilaksanakannya (Arikunto, 2008:9).

Kemudian perencanaan pendidikan adalah kegiatan yang berkaitan dengan usaha merumuskan program pendidikan yang di dalamnya memuat segala sesutau yang akan dilaksanakan, penentuan tujuan pendidikan, kebijaksanaan dalam pendidikan, arah yang akan ditempuh dalam kegiatan pendidikan, prosedur, dan metode yang akan diikuti dalam usaha pencapaian tujuan pendidikan. Arti yang lain dari perencanaan pendidikan adalah keseluruhan proses perkiraan dan penentuan secara matang hal-hal yang akan dikerjakan dalam pendidikan untuk masa yang akan datang dalam rangka pencapaian tujuan pendidikan yang telah ditentukan (Hikmat, 2009: 101).

Sementara bahasan pembicaraan perencanaan pendidikan adalah desain kurikulum, penentuan jadwal kegiatan pembelajaran, penentuan tenaga pengajar, pembuatan team teaching, perumusan dan teknik pembuatan satuan acara pembelajaran, strategi pembelajaran, pola evaluasi, rapat-rapat, dan berbagai kegiatan lainnya yang direncanakan dengan matang (Hikmat, 2009:102). Jadi yang direncanakan harus benar-benar masalah pendidikan, setelah masalahnya ditetapkan, pembuat rencana menentukan waktu, tempat dan metode pembuatan rencananya.

Merumuskan perencanaan pendidikan merupakan hal yang amat penting, karena perencanaan ini berkaitan dengan fasilitas, sarana prasarana. Perencanaan pendidikan yang tidak proporsional akan mempersulit gerak kegiatan pendidikan yang efektif dan efisien. Oleh karena itu, ada beberapa pertimbangan perencanaan pendidikan yang baik menurut ilmu manajemen, yaitu (Hikmat, 2009: 115):

1.      Dibuat sederhana dan mudah dipahami serta dilaksanakan. Secara praktis, pembuatan desain kurikulum, mata kuliah, metode, dan strategi pembelajaran diarahkan pada tujuan yang jelas, baik kognitif, afektif maupun ranah psikomotorik.

2.      Rencana fleksibel dalm menghadapi keadaan. Contoh, kurikulum muatan lokal tempat lembaga pendidikan itu berada, sehingga pandangan tentang pendidikan berakar dario kebudayaan setempat.

3.      Tersedia tempat pengambilan resiko. Setiap perencanaan diperhitungkan untung ruginya, dengan demikian solusi alternatif masalah telah disiapkan.

4.      Pragmatis dan penuh pertimbangan. Pragmatis dimaknai dengan manfaat yang akan diperoleh bagi kepentingan hidup manusia, secara material, marol, dan spritual.

5.      Standar optimalisasi hasil pelaksanaannya jelas terukur. Lembaga pendidikan yang belum memenuhi standar kualifikasi dan akreditasi harus mendahulukan perencanaan yang akan mendukung pemenuhan standar kualifikasi dan akreditasi, sehingga masa depan lembaga ke depanmudah diprediksi.     

Langkah-langkah dalam menyusun perencanaan pendidikan sebagaimana dipaparkan Yusak Burhanuddin (2004:41) antara lain adalah:

1.      Menentukan persoalan yang dihadapi, kapan, dan bagaimana cara mengatasinya

2.      Perumusan tujuan dan tindakan untuk mencapai afektifitas dan efisiensi operasi dalam mewujudkan tujuan dengan menetapkan sasaran-sasaran.

3.      Mengumpulkan dan menganalisis informasi yang relevan

4.      Memilih alternatif-alternatif

5.      Menyusun rencana anggaran biaya

6.      Menyiapkan dan mengkomunikasikan rencana dan keputusan-keputusan

Manfaat perencanaan pendidikan (Hikmat, 2009: 108-109) yaitu: (1) menghilangkan ketidakpastian sasaran dan tujuan pendidikan, (2) menjadi dasar penjabaran (3) adanya usaha untuk menyediakan sarana dan prasarana kegiatan yang disesuaikan dengan rencana, (4) memberikan gambaran yang jelas dan lengkap mengenai kegiatan pendidikan yang akan dilaksanakan, (5) adanya penentuan tujuan lembaga pendidikan sebagai tolok ukur perencanaan pendidikan sesuai dengan tingkatan dan jarak tempuh pelaksanaan pendidikan, dan lain sebagainya.

Kesulitan dalam menghadapi perencanaan pendidikan (Purwanto, 1990: 24):

1.      Perencana kurang ahli

2.      Kurang wewenang dalam menyusun perencanaan

3.      Tenaga teknis dari perencanaan kurang cakap

4.      Kurangnya dana dalam perencanaan

5.      Tidak ada dukungan (intern maupun ekstern)

6.      Terjadinya perubahan situasi secara drastis.

Faktor kesulitan perencanaan ini juga didukung dengan pendapat dari Husaini Usman (2006: 124-125) dengan menekankan pada sisi kepala sekolah yang kurang memahami perencanaan pendidikan. Maka tidak heran tenggelam dengan manajemen jalan pintas atau juga karena faktor birokrat yang korup dan menghambat prosedur perencanaan.

Demikianlah deskripsi perencanaan pendidikan dalam lembaga pendidikan. Selain hal di atas skope perencanaan pendidikan dalam batasan nasional bisa dipengaruhi oleh faktor pertimbangan ekonomi, politik, sosial lingkungan masyarakat berada. Perencanaannya memerlukan kajian ketelitian supaya rencana tersebut tidak menyusahkan atau memberatkan lembaga pendidikan tersebut ke depannya. Biasanya dalam awal proses dalam perencanaan senang berkumpul-kumpul dan kaya ide dan muluk-muluk serta penuh antusias. Hal tersebut tidak realistis dengan lapangan yang ada. Pada tahap pelaksanaan berikutnya semangat tersebut hilang dan rencana hanya terberkas di kertas semata. Mungkin semua pikiran dan tenaga terkuras dalam perencanaan, sehingga meneruskan pekerjaan selajutnya hilang tenaga, lalu rencana tinggal rencana.

b.    Pengorganisasian

Pengorganisasian adalah adanya usaha bersama oleh sekelompok orang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, dengan mendayagunakan sumber-sumber yang ada agar dicapai hasil yang efektif dan efisien (Arikunto, 2008: 10). Dalam pengorganisian lembaga pendidikan ini ditetapkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggungjawab sesuai bidangnya, sehingga membangun kerjasama yang sinergis, kooperatif, harmonis, dan seirama dalam mencapai tujuan yang disepakati (Hikmat, 2009: 118-119).

Beberapa hal yang perlu diperhatiakan dalam menjalankan pengorganisasian adalah (Hikmat, 2009: 119):

1.      Menyediakan fasilitas dan staf yang diperlukan untuk menyusun rencana

2.      Mengelompokkan dan membagi kerja menjadi struktur organisasi yang teratur

3.      Membentuk struktur kewenangan dan mekanisme koordinasi

4.      Menentukan metode kerja dan prosedurnya

5.      Memilih, melatih, dan memberi informasi kepada staf.

Fungsi pengorganisasian adalah (Hikmat, 2009:119):

1.      Fungsi strukturalis, menetapkan struktur kepegawaian, terutama dalam penyusunan dan penempatan personal, pekerjaan, material, dan pikiran-pikiran di dalam struktur itu. Struktur pengurus disusun secara hierarkis, ada atasan dan  bawahan. Misalnya dari kepala sekolah sampai pegawai kebersihan.

2.      Fungsi relationship, menjalin hubungan dengan pihak eksternal lembaga dengan mempertegas tugas, fungsi, kewajiban-kewajiban, hak-hak, dan tanggungjawab masing-masing anggota, yang disusun menjadi pola-pola kegiatan yang tertuju pada tercapainya tujuan pendidikan.

3.      Fungsi integritas, lembaga pendidikan adalah wadah aktivitas-aktivitas yang menyusun dan membentuk hubungan-hubungan fungsional, sehingga terwujud kesatuan usaha dalam mencapai maksud-maksud dan tujuan-tujuan pendidikan.

Sifat kompleks yang terdapat dalam program organisasi menunjukkan sangat perlunya tindakan-tindakan yang dikoordinasi. Koordinasi di sini untuk mengatasi kemungkinan adanya duplikasi dalam tugas, pelaksanaan kegiatan yang tumpang tindih, perebutan hak dan tanggungjawab, ketidak seimbangan dalam berat-ringannya pekerjaan, kesimpangsiuran dalam menjalankan tugas dan kewajiban, yang mengarah pada pemborosan waktu dan biaya. Namun demikian tidak boleh dalam pengorganisasian menimbulkan birokratisasi yang kaku, ketat, dan terkesan dipaksakan, sebab ini mengakibatkan etos kerja para pegawainya.

Personil di sekolah ditinjau dari tugasnya adalah: (1) tenaga pendidik terdiri atas pembimbing, penguji, pengajar, dan pelatih, (2) tenaga fungsional kependidikan terdiri atas penilik, pengawas, peneliti dan pengembang di bidang pendidikan dan pustakawan, (3) tenaga teknis kependidikan terdiri atas laboran dan teknisi sumber belajar, (4) tenaga pengelola satuan pendidikan terdiri atas kepala sekolah, direktur, ketua dan satuan pendidikan luar sekolah, dan (5) tenaga administratif: staf tata usaha di lembaga negeri ada pegawai tetap, pada lembaga swasta ada pegawai yang diperbantukan, pegawai yayasan, dan pegawai honorer. Berdasarkan perbedaan status ini, maka kewajiban dan tugasnya pun berbeda (Arikunto, 2008: 216).

Bagan struktur organisasi sekolah/madrasah (Usman, 2006:157)

Perlu dikaji juga perilaku individu dalam organisasi ini, kadang orientasi berubah-ubah, bahkan mendua sesuai dengan situasi emosinya pada suatu tempat. Seseorang berorientasi pada kepentingan diri sendiri dapat pula berubah dengan segera berorientasi pada tugas atau pembinaan kelompok setelah mendapat umpan balik dari individu lainnya atau semakin matangnya seseorang dalam berorganisasi.

 Pengorganisasian semestinya memperhatikan fungsi-fungsi utama dalam organisasi yang dicirikan sebagai berikut : (1) pengorganisasian diarahkan pada tujuan yang jelas, (2) tiap anggota memahami dan menerima tujuan tersebut, (3) adanya kesatuan arah, kesatuan tindakan, dan pikiran, (4) adanya kesatuan perintah dari atasan langsung, darinya ia menerima perintah atau bimbingan, dan ia mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya. Di sini acuan perintah adalah AD/ART yang telah disepakati, sehingga tidak terkesan pemanfaatan kekuasaan, otoriter, dan menimbulkan protes yang mengakibatkan jatuhnya wibawa dan kedudukanna, (5) adanya pembagian tugas yang sesuai dengan keahlian, kemampuan, dan bakat masing-masing, (6) penghargaan kepada setiap pekerjaan yang dilakukan oleh anggota, terutama insentif, reward, atau bonus prestasi, sehingga menimbulkan gairah kerja, dan lain sebagainya.

c.     Pengarahan  

Pengarahan sebagaimana di atas terdiri (motivasi, kepemimpinan, pengambilan keputusan, komunikasi, koordinasi dan negosiasi, serta pengembangan organisasi). Dalam hal ini, penulis hanya membahas pengarahan dari segi koordinasi dan komunikasi.

c.1. Pengkoordinasiaan

semenjak organisasi dibentuk, personal yang ada dalam organisasi melakukan pembagian tugasnya masing-masing. Usaha mereka untuk mencapai tujuan organisasi secara efisien dan efektif memerlukan koordinasi. Fungsi koordinasi dalam organisasi diibaratkan seperti orkes simfoni yang mengahasilkan melodi yang merdu. Masing-masing anggota memerankan alat musiknya sesuai  fungsinya.  Pengkoordinasiaan yaitu suatu usaha yang dilakukan pimpinan untuk mengatur, menyatukan, menserasikan, mengintegrasikan semua kegiatan yang dilakukan bawahan.

Kepala sekolah dan guru berasal dari profesi yang sama, yaitu sama-sama dari latar belakang pendidikan keguruan yang sama. Profesional guru menuntut otonomi dalam pelaksanaan proses pembelajaran bagi siswa-siswanya. Jadi koordinasi guru dengan kepala sekolah berbeda dengan koordinasi antara atasan dan bawahan dalam sebuah instansi pemerintah  atau perusahaan industri.

Macam-macam koordinasi (Usman, 2006: 365-367):

(1) keadaan saling bergantungan yang disatukan (pooled interdependence), yaitu apabila individu atau unit organisasi tidak bergantung satu sama lainnya untuk melaksanakan tugas sehari-hari, tetapi bergantung kepada pelaksanaan pekerjaan yang memadai dari masing-masing individu atau unit untuk kelangsungan hidupnya. Misalnya wakil kurikulum berkoordinasi dengan wakil sarana prasarana tentang pengadaan bahan-bahan alat peraga. Wakil kurikulum akan berfungsi dalam keadaan saling bergantung secara penuh kepada wakil sarana prasarana.

(2) keadaan saling bergantungan berurutan (sequential interdependence), adalah individu-individu atau suatu unit sekolah harus bertindak sebelum unit sekolah berikutnya atau lainnya dapat bertindak. Contoh penilaian kerja guru oleh kepala sekolah,  menanti pelaksanaan kerja selesai, sedangkan pelaksanaan kerja menanti perencanaan kerja selesai.

(3) keadaan saling bergantungan timbal balik (reciprocal interdependence), ialah individu atau unit sekolah saling bergantung dalam menyelesaikan tugas-tugasnya. Contoh: untuk meningkatkan prestasi belajar siswa, sekolah melaksanakan PBM dengan sebaik-baiknya, bersamaan dengan itu kepala sekolah melalui bagian sarana prasarana KBM memenuhi kebutuhan siswa dan gurunya, dan guru BP memberitahu orang tua siswa agar memotivasi dan membina anak-anaknya agar rajin belajar.

Pembahasan tentang macam-macam korodinasi di atas, dapat lebih detailnya menggunakan tiga pendekatan koordinasi yang terangkum dalam bagan berikut ini :

1.      Teknik-teknik manajemen yang asasi ada 3 :

            Hierarki manajerial                  peraturan dan prosedur           rencana dan tujuan

 

2.   Meningkatkan kesanggupan                               3. Mengurangi  kebutuhan

            pengoordinasian:                                                          pengoordinasian :

            sistem vertikal                                                             Sumber tambahan[5]

            sistem horizontal                                                         Unit-unit bebas[6]

                       

Tujuan dan manfaat koordinasi (Usman, 2006: 362) adalah: (1) mencegah terjadinya kekosongan ruang dan waktu, (2) mencegah terjadinya persaingan yang tidak sehat, (3) mencegah terjadinya konflik internal dan eksternal sekolah yang kontradiktif, (4) untuk memperlancar tugas dalam rangka mencapai tujuan, (5) memecahkan konflik kepentingan berbagai pihak yang terkait, (6) membangun hubungan yang baik dan harmonis dan sebagainya.

Masalah-masalah koordinasi dapat disebabkan dua hal (Usman, 2006:380-381): (1) situasi organisasi, seperti beberapa kegiatan di sekolah diselesaikan dengan waktu yang berlainan. Ada kegiatan yang diselesaikan dengan cepat, dan kegiatan lain diselesaikan dengan waktu yang lama atau mungkin kendala geografis yang berjauhan, sehingga memakan waktu yang menimbulkan kerja tidak efektif dan efesien, dan (2) faktor manusia, misalnya :

- persaingan sumber daya, kepala sekolah dituntutarif dan adil dalam membagi sumber daya yang terbatas sehingga kelompok-kelompok merasa diperlakukan secara adil.

- perbedaan status dan arus pekerjaan, guru menegur kepala sekolah yang kurang adil tindakannya, tetapi atasan tersebut tersinggung dengan teguran tersebut. Akhirnya koordinasi kurang berjalan dengan baik.

c.2. Pengkomunikasiaan

Komunikasi adalah suatu usaha yang dilakukan oleh pimpinan lembaga untuk menyebarluaskan informasi yang terjadi di dalam maupun hal-hal di luar lembaga yang ada kaitannya dengan kelancaran tugas dan mencapai tujuan bersama (Arikunto, 2008: 12). Penelitian seorang pakar menyimpulkan bahwa sekitar 75%-90% waktu kerja digunakan pimpinann untuk berkomunikasi. Seorang leader atau manajer melakukan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, maupun pengendalian dan sebagainya dengan komunikasi kepada bawahannya, demikian pula dengan personal sekolahan (Usman, 2006:345).

Tujuan dan manfaat komunikasi: (1) meningkatkan manajerial dan hubungan sosial, (2) menyampaikan dan atau menerima informasi, (3) menyampaikan dan menjawab pertanyaan, (4) mengubah perilaku (pola pikir, perasaan, dan tindakan) melalui fungsi manajemen, (5) mengubah keadaan sosial (Usman, 2006:346).

Prinsip komunikasi yang harus dilakukan komunikator adalah : (1) penuh minat terhadap materi pesan, (2) menarik perhatian bagi komunikan, (3) dilengkapi alat peraga, (4) menguasai materi pesan, (5) mengulangi bagian yang penting, (6) memiliki kegunaan, (7) tidak menganggap setiap orang paham terhadap pesan yang diberikan (Usman, 2006: 351).

Hambatan komunikasi : hambatan dapat berupa psikologis, seperti minat, kepercayaan, inteligensi, dan pengetahuan, biasanya prestasi peserta didik dipengaruhi oleh minat pelajaran tertentu dan gurunya. Secara fisik misalnya sakit,  kelelahan, dan cacat. Kemudian secara kultural seperti mengangguk di Indonesia sebagai tanda setuju, lain halnya di India mengangguk tanda tidak setuju. Lalu, hambatan komunikasi lainnya yaitu: (1) komunikator menggunakan bahasa yang susah dipahami, (2) perbedaan persepsi akibat latar belakang, (3) terjemahan yang salah, (4) tidak jujur dan sebagainya (Usman, 2006:352-353).

Bangsa Indonesia di luar negeri lebih dikenal banyak bicaranya daripada menulis dan membaca. Nampak pada pertemuan diplomat ASEAN, diplomat filipina ngomong duluan, karena ingin bergaya, diplomat Singapura langsung menyambut bila pembicaraan berhubungan dengan uang (karena kultur cina, di Singapura mayoritas Cina), sedangkam bangsa Indonesia suka berbicara abstrak dan berbelit-belit, berulang-ulang, di awang-awang, dikenal juga banyak bicara daripada bekerja. Lebih lanjut gaya komunikasi jawa yang kurang efektif yaitu: (1) esem bupati, golongan ningrat(2) semu mantri, golongan tengah, (3) dupak kusir, golongan bawah yang kasar, vulgar  (Usman, 2006: 358-359). Oleh karena itu, komunikasi dalam lembaga pendidikan dituntut kejelasannya kepala sekolah berinteraksi dengan intern maupun ekstern organisasi sekolah, sebagaimana tergambar dalam bagan di bawah ini :

 

                                              

 

d.    Pengendalian , meliputi pemantauan (monitoring), penilaian(evaluation), dan pelaporan

 pengevaluasiaan

Evaluasi  sebagai fungsi manajemen adalah aktivitas untuk meneliti dan mengetahui pelaksanaan yang telah dilakukan dalam proses keseluruhan organisasi mencapai hasil sesuai dengan rencana atau program yang telah ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan (Hikmat, 2009: 125). Sedangkan fungsi evaluasi adalah untuk mengetahui (Hikmat, 2009: 126) :

1.       perkembangan prestasi anak didik

2.      Baik-buruk, tepat tidaknya metode pembelajaran yang diterapkan oleh pendidik

3.      Kemampuan, minat, dan bakat anak didik dalam bidang studi atau jurusan yang dipilihnya

4.      Profesionalitas para pendidik

5.      Ketepatan kurikulum yang dijadikan rujukan pembelajaran

6.      Strategi pembelajaran yang baik dan tepat untuk diterapkan

7.      Efektifitas, pelaksanaan kegiatan pembelajaran

8.      Kondisi objektif para pendidik dan anak didik berkaitan dengan tugas dan fungsi masing-masing atau mengenai hak dan kewajibannya.

Menurut Mayoemi Otsubo, manajer turnamen dan promosi peristiwa khusus pada Bridgestone Tire Co., jepang adalah lembaga yang berorientasi pada proses, sedangkan Amerika Serikat adalah lembaga yang berorientasi hasil. Misalnya mengkaji prestasi karyawan, manajemen Jepang cenderung memperhatikan fsktor sikap. Bila manajer penjualan mengevaluasi prestasi seorang wiraniaga, hal itu harus melibatkan orientasi proses sepeerti jumlah waktu, mencari pelanggan baru, mengunjungi pelanggan di luar kota. Di Amerika tidak peduli bagaimana giatnya seorang bekerja, berkurangnya hasil mengakibatkan penilaian pribadi berkurang, buruk dan rendah. Sumbangan pribadi hanya dihargai untuk hasil yang nyata (Imai, 1996: 15-16).

3.      Reposisi Lembaga Pendidikan Dalam Sistem Fungsi Manajemen

 Lembaga pendidikan sebagai suatu organisasi mau tidak mau harus membuka diri sebagai sistem terbuka.[7] Apalagi diberlakukannya otonomi sekolah, yang merubah dinamika sekolah. Personil sekolah diberikan pro-aktif dalam menentukan berbagai kebijakan kepentingan sekolah, seperti dengan adanya komite sekolah. Kepala sekolahpun merasa memiliki jati diri dengan adanya otonomi sekolah (Siahaan, 2006:107-108)

               Kualitas dan inovasi

Input               proses              output                          outcome

 

      Pengelolaan

Produktivitas                           efektifitas

Efisiensi internal

Efisiensi eksternal

Gambar kinerja sekolah

Sekolah sebagai suatu sistem dengan pendekatan contex-input-process-product-outcame (CIPP dan outcome). Sekolah mengharapkan hasil/produk bukan semata-mata keluaran secara kuantitatif, akan tetapi kualitatif berupa outcome yang bermanfaat bagi masyarakat (Komariah, 2005:1). Amiruddin Siahaan dkk (2006:114) mengutip pendapatnya Gaustad menjelaskan bahwa kepala sekolah merupakan peran kunci dalam menegakkan disiplin sekolah melalui kemampuannya dalam mengelola sekolah, memberikan teladan kepada siswa dan guru, serta melakukan teknik-teknik “social rewards” kepada siswa dan guru. Tentunya dalam hal pengelolaan sekolah tersebut tidak lepas dari fungsi-fungsi manajemen. Seperti perencanaan, perencanaan bukan merencanakan tapi membuat mufakat untuk musyawarah, tiap guru sebagai anggota penentu lembaga pendidikan ada rasa ewuh pakewuh dengan kepala sekolah. Hampir setiap keputusan, tidak berani mengatakan suatu yang tidak, demi menjaga keharmonisan hubungan, meskipun mengatakan tidak sepakat, tentu ada resiko di belakang, semacam ada gap kelompok antar guru yang pro dengan atasan dan yang selalu kontra dengan atasan. Inilah sebenarnya konflik yang sering ditemui dalanm manajerial lembaga pendidikan, apalagi yang berbentuk yayasan pribadi.

Contoh program perencanaan kegiatan mengerjakan PR (Arcaro, 2007:168) :

Dalam pengorganisasian kadang membuat ruang gerak individualis antar personal, di mana seorang yang kaku dalam melakukan tugasnya sendiri, tanpa mau tahu dengan kondisi tugas teman lainnya yang belum selesai, antara membantu teman dengan kepentingan rasa tanggungjawab teman kadang menjadikan diri tega untuk membiarkannya bekerja semaksimal mungkin. Bayangkan kasus tentang terlambatnya personal lembaga pendidikan jika diperbandingkan dengan perusahaan dalam waktu dan pembiayaan, telat 15 menit dari setiap 20 guru atau murid misalnya, maka akan membuang waktu dan biaya yang dikeluarkan untuk produktivitas mereka.

Dalam berkomunikasi : memahami orang lain, mendengarkan, menjelaskan, komunikasi tertulis, menggugah sesama untuk berbicara, bersikap toleran terhadap kekeliruan, berterima kasih dan memberikan dorongan, memanfaatkan teknologi informasi (Siahaan, 2006:110). Sehebat-hebatnya manusia berteori dan implementasi manusia dalam fungsi-fungsi manajeman, faktor ilahiah juga menjadi pertimbangan. Sebagaimana Allah swt berfirman dalam surat al-Anfal ayat 63:

y#©9r&ur šú÷üt/ öNÍkÍ5qè=è% 4 öqs9 |Mø)xÿRr& $tB ’Îû ÇÚö‘F{$# $YèŠÏHsd !$¨B |Møÿ©9r& šú÷üt/

óOÎgÎ/qè=è% £`Å6»s9ur ©!$# y#©9r& öNæhuZ÷t/ 4 ¼çm¯RÎ) ͕tã ÒOŠÅ3ym .

Dan yang mempersatukan hati mereka (orang-orang yang beriman)[622]. walaupun kamu membelanjakan semua (kekayaan) yang berada di bumi, niscaya kamu tidak dapat mempersatukan hati mereka, akan tetapi Allah Telah mempersatukan hati mereka. Sesungguhnya dia Maha gagah lagi Maha Bijaksana.

 [622]  penduduk Madinah yang terdiri dari suku Aus dan Khazraj selalu bermusuhan sebelum nabi Muhammad s.a.w hijrah ke Medinah dan mereka masuk islam, permusuhan itu hilang.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa secara teologis-manajemen ketergantungan kepada Allah swt sangat penting pada situasi dan kondisi sesuai kadar tertentu. Hal ini untuk menghindari arogansi dalam berorganisasi. Apapun usaha maksimal yang telah dikerahkan, baik fisik, non-fisik, tenaga, biaya, pikiran demi kesuksesan organisasi lembaga sekolah dalam mencapai tujuannya, tetap faktor di luar rasio manusia, kehendak Tuhan tidak bisa diabaikan. Namun demikian, manusia harus tetap optimis  bahwa lembaga pendidikan yang memiliki sumber daya manusianya lemah, meskipun memiliki modal dan fsilitas yang memadai, tidak akan bisa meraih keberhasilan, begitu pula sebaliknya.

 III.            Penutup

Lembaga pendidikan yang terdiri atas berbagai komponen dan personalia yang saling memiliki keterkaitan secara struktural maupun fungsional. Pelaksanaan fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan harus diawali, dikendalikan, dibina, diarahkan, dan dikelola dengan sebaik-baiknya, agar pelaksanaan lembaga pendidikan dengan seluruh proses manajerialnya seirama dengan tujuan yang hendak dicapai. Jika proses fungsi manajemen berjalan dengan baik maka, performa organisasi juga akan  meningkat sebagai organisasi yang baik, menghasilkan out put sesuai harapan.

Kendala yang muncul di masing-masing fungsi manajemen terus ditelaah seperti ada kasus di sekolah dasar kepala sekolah tidak ada bedanya dengan guru, mempunyai jam mengajar yang sama dengan guru lainnya. Urgensi posisi kepala sekolah sangat dipertimbangkan dari berbagai segi pelaksanaan fungsi manajemen. Jika tidak, maka hal ini menjadikan sistem manajemen tidak berjalan. Dengan demikian persepsi masyarakat terhadap sekolah merupakan tantangan bagi sekolah agar secara konsekuen menerapkan hal-hal yang dapat mendukung efektivitas pencapaian tujuannya.

Daftar Pustaka

Akdon, 2009, Strategic Management for Educational Management (Manajemen Strategik untuk Manajemen Pendidikan), Bandung: Alfabeta, Cet.,III.

Arcaro, Jerome S,  Pendidikan Berbasis Mutu: Prinsip-prinsip Perumusan dan Tata Langkah Penerapan, Yosal Iriantara penj., Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cet., IV. 

Arikunto, Suharsimi dan Lia Yuliana, 2008,  Manajemen  Pendidikan, Yogyakarta: Aditya Media bekerjasama  dengan FIP UNY, Cet.,IV.

Burhanuddin, Yusak, 2004, Administrasi Pendidikan,Bandung: Pustaka Setia.

Dede Rosyada, 2007, Paradigma Pendidikan Demokratis; Sebuah Model Pelibatan Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: Kencana

Fattah, Nanang, 2004, Landasan Manajemen Pendidikan, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, Cet.,VII.

Hikmat, 2009, Manajemen Pendidikan, Bandung, CV. Pustaka Setia

Imai, Masaaki, 1996, KAIZEN(ky’zen) Kunci Sukses Jepang dalam Persaingan, Mariam Gandamihardja penj., Jakarta: CV. Teruna Grafica, Cet.,IV.

Jawwad, M. Ahmad Abdul, 2006, Manajemen Team Work, N.Burhanudin penj., Bandung: PT Syaamil Cipta Media

Komariah, Aan, 2005, Visionary Leadership Menuju Sekolah Efektif, Jakarta: PT Bumi Aksara. 

Prabowo, Sugeng Listyo, 2008, Manajemen Pengembangan Mutu Sekolah/Madrasah, Malang: UIN-Malang

Siahaan, Amiruddin , dkk, 2006, Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah, Jakarta: Quantum Teaching, Cet.,I.

Syukur, Fatah, 2011, Manajemen Pendidikan Berbasis pada Madrasah, Semarang: PT Pustaka Rizqi Putra, Cet.,I.

Usman, Husaini, 2006, Manajemen  Teori, Praktik, dan Riset Pendidikan, Jakarta: PT Bumi Aksara, Cet.,I.

Hal ini dapat digambarkan :

Pengambil inisiatif

Pengumpul informasi

Berorientasi tugas                              Pengumpul pendapat

Pemberi informasi

Pencari pendapat

Pengolah informasi

Pengoordinasi

Penyimpul

Pendorong

Berorientasi                                         Penjaga pintu

pembinaan kelompok                          Pembuat norma

Pengikut

Perilaku individu

dalam kelompok

Pengekspresi

Penentang

Penghalang

Pendominasi

Penyaing

Pencari simpati

Berorientasi diri                                  Penyokong tertentu

Penyangga

Pencari nama

Acuh tak acuh

---

[1] Kasus-kasus ini dapat  dilihat dari dewan  pendidikan atau komite sekolah, yang dalam manajemen sekolahnya memihak pada pelaksanaan sekolah saja, tanpa ada kontrol evaluasi yang memadai terhadap persoalan sekolah., apalagi dengan anggaran pembiayaan sekolah seperti BOS, beasiswa misalnya sangat rentan sekali dengan manipulasi data, begitu pula UN. Bisa juga masalah ini ditinjau dari MBS (Manajemen Berbasis Sekolah), yakni kurangnya perhatian masyarakat terhadapa sekolah, karena sekolah tidak lagi berpihak pada masyarakat, misalnya membengkaknya biaya operasional sekolah dan lainnya (Syukur, 2011:84-85)

[2] Di antara tokohnya Frederik W. Taylor (1856-1915), Gibreth (1911) menyatakan semua usaha yang diproduksi harus diukur dengan studi waktu secara teliti, Henry Fayol (1916) menjelaskan dengan lima pedoman manajemen sebagaimana gambar 1 pada bagan, Gulick dan Urwick (1930) terkenal dengan akronim POSDCORB (planning, organizing, staffing, directing, coordinating, reporting, and budgetting) sebagai kegiatan manajerial dalam proses manajemen, Max Weber (1947) idenya tentang birokasi sebagai ciri dan pola organisasi yang strukturnya dibuat sedemikian rupa sehingga secara maksimal dapat menggunakan ahli (Fattah, 2004: 22- 24).

[3] Pelopornya seperti Elton Mayo dikenal dengan studi Hawthorne, yaitu hubungan antar manusia, atau tingkah laku manusia dalam situasi kerja, Chester L Barnard (1976) menjelaskan hakikat organisasi adalah kerjasama, yaitu kesediaan orang saling berkomunikasi dan berinteraksi untuk mencapai tujuan besama, Victor Vromm (1976) dengan teori harapan (ekspektasi) mengajukan teori motivasi yang akan mempengaruhi prestasi (Fattah, 2004: 25- 26).

[4] Tokohnya Murdick dan Ross berpendapat organisasi terdiri dari individu, organisasi formal, organmisasi informal, gaya kepemimpinan, dan perangkat fisik yabg satu dengan lainnya berhubuingan, lalu William A. Shrode dan D. Voich, Fitz Gerald dan Stalling, semuanya menyatakan bahwa suatu sistem lebih cenderung bersifat terbuka (Fattah, 2004: 28-29).

[5] Sumber tambahan artinya fasilitas kepada individu atau unit dalam memenuhi kebutuhannya. Misalnya kepala sekolah berkoordinasi dalam penggunaan LCD yang terbatas bagi sejumlah guru. Dengan menambah LCD sesuai kebutuhan, maka mengurangi koordinasi.

[6] Unit bebas ini memberikan kebebasan individu atau unit berkreasi sehingga tidak perlu lagi berkoordinasi. Contoh kepala sekolah dibebaskan dalam mengajukan proposal sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan sekolahnya masing-masing sehingga tidak perlu lagi berkoordinasi dengan stakeholdernya.

[7] Sebagaimana pendapat Robbin yang dikutip oleh Akdon (2009:57-60) dengan karakteristiknya yaitu: (1) kepekaan terhadap lingkungan (2) umpan balik (3) cyclical character (4) Negtive entropy (5) Steady state (6) Gerakan ke arah pertumbuhan dan ekspansi (7) keseimbangan antara mempertahankan dan menyesuaikan (8) Equifinality.